Gambar Background

Kupas Tuntas Iklan Rokok

Kupas Tuntas Iklan Rokok

aturan iklan rokok

Pembahasan PP No. 109/2012 (Terkait Iklan Rokok)

Pengantar

Iklan Rokok Akhirnya kembali terkoreksi, setelah 3 tahun menunggu, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan ditanda-tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada Desember 2012. Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan di mana dalam Bagian Ketujuh Belas (pasal 113 s/d 116) tercantum mengenai “Pengamanan Zat Adiktif”. Dengan lahirnya PP ini, maka PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas sekaligus memberikan sorotan khusus pada iklan rokok dan kemasan dan hal-hal baru yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya terkait dengan industri periklanan.

 

Peraturan Terkait Iklan Rokok

Sebelum menyinggung soal  pengaturan periklanan untuk produk tembakau/rokok, ada beberapa hal menarik dari peraturan tersebut yang perlu dicermati, sebagai berikut:

  1. Pasal 13 ayat 1 menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap Kemasan.
  2. Pasal 14 ayat 1 menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.” Dan ayat 2 menyebutkan:  “Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna.” Isi dari peringatan dan gambar tersebut akan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI.
  3. Pasal 24 ayat  1 menyebutkan: “Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.” Dan ayat 2 menyebutkan: “Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”, “Special”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.” Aturan ini mengacu pada pernyataan pada kemasan produk tembakau atau iklan rokok.
  4. Pasal 39 menyebutkan: “Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk Tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.” Ketentuan larangan menyiarkan dan menggambarkan produk tembakau ini dimaksudkan antara lain dalam film, sinetron, dan acara televisi lainnya kecuali tayangan/liputan berita.
  5. Pasal 45 menyebutkan: Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dilarang memberikan Produk Tembakau dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil. Penjelasannya: Yang dimaksud dengan “barang yang menyerupai Produk Tembakau” antara lain makanan dan minuman termasuk permen yang berbentuk seperti Produk Tembakau.
  6. Pasal 61 menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”

Menarik bahwa Pasal 61 (tentang Ketentuan Peralihan) tidak menyebutkan periode peralihan untuk Pasal 24 sehingga seharusnya Pasal 24 di atas berlaku seketika (Pasal 15 dan 17 merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai pencantuman peringatan berupa tulisan dan gambar).

Pasal-pasal yang mengatur mengenai periklanan pada PP ini jauh lebih banyak dan jauh lebih detil dari PP sebelumnya. Total ada  13 pasal yang mengatur iklan dan promosi rokok, ditambah satu pasal tentang Sanksi dan satu pasal tentang Ketentuan Peralihan.

 

Pasal-pasal yang mengatur tentang promosi dan iklan rokok:

Pasal 26

  1. Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Rokok.
  2. Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang.

 

Pasal 27

Pengendalian Iklan Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut:

  1. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan rokok;
  2. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Rokok;
  3. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
  4. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
  5. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
  6. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
  7. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
  8. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
  9. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
  10. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
  11. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

 

Pasal 28

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Iklan Produk Tembakau di media cetak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diletakkan di sampul depan dan/atau belakang media cetak, atau halaman depan surat kabar;

b. tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman;

c. luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman; dan

d. tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan.

 

Pasal 29

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

 

Pasal 30

Selain pengendalian Iklan Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang Produk Tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.

 

Pasal 31

Selain pengendalian Iklan Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;

b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;

c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan

d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi).

 

Pasal 32

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau.

 

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Rokok diatur dengan peraturan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyiaran.

 

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Rokok di media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 35

(1)    Pemerintah melakukan pengendalian Promosi Produk Tembakau.

(2)    Ketentuan pengendalian Iklan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau;

b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau; dan

c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

 

Penjelasan terhadap Pasal 35 ayat 2.a.: “Yang dimaksud dengan “produk lainnya” antara lain barang-barang selain Produk Tembakau yang menggunakan merek dagang, atau yang dapat menimbulkan persepsi baik langsung maupun tidak langsung dengan Produk Tembakau.”

 

Pasal 36

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  • tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

 

Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

 

Penjelasan terhadap Pasal 37 huruf a.: “Yang dimaksud dengan “brand image” termasuk diantaranya semboyan yang digunakan oleh Produk Tembakau dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas Produk Tembakau yang bersangkutan.

 

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur oleh Pemerintah Daerah.

 

Satu pasal yang mengatur mengenai sanksi terkait dengan iklan rokok :

 

Pasal 40

Setiap orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 39, dikenakan sanksi administratif oleh Menteri dan/atau menteri terkait berupa:

a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;

b. peringatan tertulis; dan/atau

c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

 

Dan 1 (satu) Ketentuan Peralihan:

 

Pasal 62

(1)    Setiap orang yang mempromosikan dan/atau mengiklankan Produk Tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 35 paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2)    Setiap orang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Tembakau yang menjadi sponsor suatu kegiatan harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 36, dan Pasal 37 paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

 

Pembahasan Singkat tentang Iklan Rokok

Beberapa hal penting yang kami coba ulas adalah sebagai berikut:

  1. Pencantuman peringatan pada iklan rokok (berupa pernyataan dan gambar) untuk iklan di media cetak bertambah luas dari PP sebelumnya yang hanya 10% menjadi 15%. Untuk media siar, tetap 10% dari total durasi iklan. Berdasarkan pengamatan penulis, produsen rokok sangat disiplin dalam menerapkan pencantuman peringatan pada iklan-iklan mereka yang ditayangkan di media cetak. Tapi kedisiplinan tersebut tidak terwujud pada iklan-iklan di media siar di mana spot peringatan nyaris tidak pernah ditayangkan sepanjang 10% dari total durasi iklannya.
  2. Pada Pasal 27 huruf f. tercantum bahwa iklan rokok tidak boleh menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan. Pasal ini sangat berbahaya karena kata “menyesatkan” mempunyai arti yang sangat luas. Apakah suatu iklan (misalnya) yang menyatakan “Pria Rokok X – Pria yang Macho” bisa disebut sebagai suatu pesan yang menyesatkan (seolah-olah pria yang merokok Rokok X akan memberikan sifat “macho”)?  Produsen dan biro iklannya harus sangat berhati-hati di area ini.
  3. Pasal 28 membatasi secara cukup ketat penayangan iklan rokok di media cetak. Penayangan iklan rokok di media cetak tidak boleh berdampingan dengan iklan produk makanan dan minuman. Iklan rokok juga tidak boleh dipasang di media khusus wanita.
  4. Pasal 29 berisi pembatasan iklan rokok di media penyiaran yang isinya tidak berbeda dengan peraturan sebelumnya. Iklan produk rokok hanya boleh ditayangkan antara pk. 21.30 s/d 05.00 waktu setempat. Saat ini khusus untuk media televisi swasta nasional mereka masih menerapkan tayangan nasional (materi tayang sama untuk seluruh area Indonesia), maka berarti secara otomatis pembatasan waktu tersebut terhitung untuk Waktu Indonesia Bagian Barat.
  5. Pasal 30 mengatur iklan rokok di media teknologi informasi dimana disebutkan bahwa diwajibkan ada proses verifikasi untuk membatasi akses hanya kepada mereka yang telah berusia 18 tahun ke atas. Hal ini seharusnya juga berlaku untuk  media-media sosial seperti Facebook, Twitter dan sejenisnya.
  6. Dengan adanya Pasal 35, produsen rokok tidak lagi diperkenankan menjajakan produk-produk lain (seperti T-Shirt, korek-api, asbak, pulpen, kalender, mug, dan sejenisnya) dalam melakukan iklan rokok.
  7. Pasal 36 dan 37 cukup membatasi produsen rokok mensponsori kegiatan (misalnya penayangan langsung pertandingan olah-raga, pertunjukkan musik, mensponsori produksi film dsb) dengan menggunakan “brand image” dari produk rokoknya (seperti slogan dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas produk rokok). Sampai dengan saat ini, masih cukup banyak produsen rokok yang “bernakal-ria” di area ini dengan mensponsori berbagai kegiatan dengan menggunakan ciri-ciri “brand image” mereka. Padahal, hal ini sudah diatur juga dalam PP No. 19 tahun 2003 walaupun mungkin terkesan kurang tegas. Sebaiknya pemerintah pusat juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur mengenai pemberian hak cipta. Terdapat fakta bahwa beberapa produsen telah mendapatkan hak cipta atas beberapa “merek” seperti “Rokok X Movie”, “Rokok X Sport”, “Liga Rokok X”, “Rokok X Music” dan “merek-merek” tersebut didaftarkan dalam kategori “nama kegiatan”, bukan sebagai suatu produk rokok.
  8. Sejalan dengan program Otonomi Daerah (OTDA), peraturan ini mendorong Pemda untuk mengatur iklan dan promosi rokok di media luar ruang (Pasal 34) dan sponsorship (Pasal 38). Tentunya ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut harus lebih ketat daripada Peraturan Pemerintah ini.

 

Penutup

Akhir kata, penulis mengharapkan agar:

  1. Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dapat segera merevisi buku panduan Etika Pariwara Indonesia agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah ini.
  2. Semua pihak yang terkait dapat menjalankan dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan, peraturan ini telah lama diolah dan melibatkan berbagai pihak terkait dengan iklan rokok. Termasuk asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga non-profit dan lembaga-lembaga pemerintah terkait.
  3. Masyarakat luas membantu penegakkan peraturan ini; minimal sebagai suatu bukti bangsa yang bermoral dan beretika dalam mematuhi aturan yang berlaku.
1Komentar

Poskan Komentar

Link Reset Kata Sandi akan dikirim ke email anda